Home / Palu

Rabu, 1 Januari 2025 - 19:06 WIB

‘Malapetaka Hukum’ di Balik Tambang Ilegal Poboya

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

HARIANSULTENG.COM, PALU – “Jika benar adanya, maka ini adalah sebuah malapetaka hukum di Sulawesi Tengah. Saya ulangi, ini adalah malapetaka hukum”.

Kalimat “malapetaka hukum” dua kali diucapkan pemerhati hukum dari Universitas Tadulako (Untad), Harun Nyak Itam Abu, dengan nada geram.

Harun menyoroti dugaan praktik tambang emas ilegal oleh PT Adijaya Karya Makmur (AKM) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.

Merujuk hasil investigasi Jatam Sulteng, perusahaan yang digawangi Adi Gunawan dkk itu diduga melakukan penambangan tanpa izin di area kontrak karya PT Citra Palu Minerals (CPM) sejak 2018.

Produksi PT AKM diperkirakan berjumlah Rp60 miliar per bulan. Keuntungan yang dapatkan perusahaan ditaksir mencapai Rp3 triliun selama 5 tahun aktivitasnya.

Namun satu sisi, lokasi kontrak karya CPM hanya berjarak sekitar 7 km dari Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng).

Harun sependapat dengan Jatam soal dugaan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH), sehingga membuat kepolisian terkesan tidak peduli.

Baca juga  2023, Pemkot Palu Target Satu Kelurahan Miliki Satu Ambulans

Menurutnya, beking di lahan tambang ilegal sudah menjadi rahasia umum. Keberadaan oknum-oknum tertentu ini bekerja untuk mengamankan operasi penambangan dari gangguan masyarakat dan aparat pemerintah.

“Kalau kejahatan ini sudah terjadi bertahun-tahun tetapi tidak ada penegakan hukum, berarti dapat diduga ada pelindungnya. Di republik ini sudah terang menderang, di mana ada kejahatan lingkungan akibat tambang, maka diduga dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum,” jelas Harun, Rabu (01/01/2025).

Ia pun menyarankan agar Jatam Sulteng membuat laporan resmi atas temuannya, termasuk kepada Kapolri, DPR RI, Kompolnas hingga Presiden RI.

Harun mengatakan, perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar kekayaan sumber daya alam seperti di Poboya benar-benar dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Baca juga  Miliki Lisensi Resmi, Swiss Belhotel Palu Adakan Nobar Piala Dunia 2022 Bertabur Promo

Hal sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Kalau (tambang ilegal) berlangsung terus menerus, kasihan negara ini. Sumber daya alam yang melimpah hanya dimanfaatkan segelintir orang. Harus ada langkah strategis agar kekayaan alam yang ada dapat dinikmati oleh rakyat melalui penerimaan resmi kepada negara,” tutur Harun.

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulteng buka suara terkait dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Kelurahan Poboya, Kota Palu, yang melibatkan PT AKM.

Dirreskrimsus Polda Sulteng, Kombes Bagus Setiawan menyebut pihaknya sedang bekerja untuk mendalami perkara tersebut.

“Sedang kami dalami dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya dalam jumpa pers akhir tahun di Mako Polda Sulteng, Selasa malam (31/12/2024).

(Red)

Share :

Baca Juga

Sejumlah warga melakukan aksi penutupan jalan hauling di wilayah Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Rabu (1/3/2023)/hariansulteng

Palu

Lalu Lalang Angkut Hasil Galian Tanpa Izin, Warga Tutup Jalan Hauling di Kelurahan Watusampu Palu
Langit mendung di Kota Palu, Selasa (22/2/2022)/hariansulteng

Palu

Di Tanggal Cantik Kota Palu Paling Dingin, Suhunya Capai 19 Derajat Celcius
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid meresmikan kawasan kuliner yang berada di bantaran sungan wilayah Kalikoa, Kelurahan Ujuna, Jumat malam (30/8/2024)/Pemkot Palu

Palu

Wali Kota Palu Resmikan Kawasan Kuliner di Bantaran Sungai Kalikoa
Ilustrasi - Mahasiswa Universitas Tadulako/Ist

Palu

Peserta Lulus SBMPTN 2022 Universitas Tadulako Belum Tentu Diterima
Kolam perendaman emas di area tambang Poboya, Kota Palu/Jatam Sulteng

Palu

Paparan Bahan Kimia Berbahaya di Tengah Aktivitas PETI Poboya
Bandara Mutiara Sis Aljufri, Jalan Abdurrahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah/Ist

Palu

Bandara Mutiara Sis Aljufri Berlakukan Kebijakan Naik Pesawat Tanpa Tes PCR-Antigen
Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Dody Triwinarto ditemani Ketua Persit KCK Koorcab Rem 132 PD XIII/Merdeka, Ny Dian Dody Triwinarto menyambut kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin/Ist

Palu

Tiba di Palu Pakai Pesawat TNI AU, Wapres Ma’ruf Amin Disambut Danrem 132/Tadulako
Pemkot Palu menerima hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023, Kamis (18/1/2024)/Pemkot Palu

Palu

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2023, Pemkot Palu Naik Peringkat ke-49