Home / Palu

Rabu, 1 Januari 2025 - 19:06 WIB

‘Malapetaka Hukum’ di Balik Tambang Ilegal Poboya

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

Pakar hukum dari Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu/Ist

HARIANSULTENG.COM, PALU – “Jika benar adanya, maka ini adalah sebuah malapetaka hukum di Sulawesi Tengah. Saya ulangi, ini adalah malapetaka hukum”.

Kalimat “malapetaka hukum” dua kali diucapkan pemerhati hukum dari Universitas Tadulako (Untad), Harun Nyak Itam Abu, dengan nada geram.

Harun menyoroti dugaan praktik tambang emas ilegal oleh PT Adijaya Karya Makmur (AKM) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.

Merujuk hasil investigasi Jatam Sulteng, perusahaan yang digawangi Adi Gunawan dkk itu diduga melakukan penambangan tanpa izin di area kontrak karya PT Citra Palu Minerals (CPM) sejak 2018.

Produksi PT AKM diperkirakan berjumlah Rp60 miliar per bulan. Keuntungan yang dapatkan perusahaan ditaksir mencapai Rp3 triliun selama 5 tahun aktivitasnya.

Namun satu sisi, lokasi kontrak karya CPM hanya berjarak sekitar 7 km dari Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng).

Harun sependapat dengan Jatam soal dugaan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH), sehingga membuat kepolisian terkesan tidak peduli.

Baca juga  PETI Poboya Terus Beroperasi, Para Cukong Tak Tersentuh Hukum

Menurutnya, beking di lahan tambang ilegal sudah menjadi rahasia umum. Keberadaan oknum-oknum tertentu ini bekerja untuk mengamankan operasi penambangan dari gangguan masyarakat dan aparat pemerintah.

“Kalau kejahatan ini sudah terjadi bertahun-tahun tetapi tidak ada penegakan hukum, berarti dapat diduga ada pelindungnya. Di republik ini sudah terang menderang, di mana ada kejahatan lingkungan akibat tambang, maka diduga dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum,” jelas Harun, Rabu (01/01/2025).

Ia pun menyarankan agar Jatam Sulteng membuat laporan resmi atas temuannya, termasuk kepada Kapolri, DPR RI, Kompolnas hingga Presiden RI.

Harun mengatakan, perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar kekayaan sumber daya alam seperti di Poboya benar-benar dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Baca juga  Kesekian Kalinya, Pekerja Tambang Ilegal di Poboya Tewas Tertimpa Material

Hal sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Kalau (tambang ilegal) berlangsung terus menerus, kasihan negara ini. Sumber daya alam yang melimpah hanya dimanfaatkan segelintir orang. Harus ada langkah strategis agar kekayaan alam yang ada dapat dinikmati oleh rakyat melalui penerimaan resmi kepada negara,” tutur Harun.

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulteng buka suara terkait dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Kelurahan Poboya, Kota Palu, yang melibatkan PT AKM.

Dirreskrimsus Polda Sulteng, Kombes Bagus Setiawan menyebut pihaknya sedang bekerja untuk mendalami perkara tersebut.

“Sedang kami dalami dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya dalam jumpa pers akhir tahun di Mako Polda Sulteng, Selasa malam (31/12/2024).

(Red)

Share :

Baca Juga

Abnaul Khairaat dari berbagai daerah bersama para simpatisan menggelar aksi Bela Guru Tua di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Jumat (11/04/2025)/hariansulteng

Palu

Aksi Abnaul Khairaat Bela Guru Tua di Palu, Tuntut Tangkap dan Adili Fuad Plered
Area parkir di RS Woodward, Kota Palu/hariansulteng

Palu

Helm Pengunjung Rumah Sakit Hilang di Parkiran RS Woodward, Pengelola Disebut Enggan Tanggung Jawab
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mendampingi kunjungan investor asal Amerika Serikat ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Kawatuna, Sabtu (19/04/2025)/Pemkot Palu

Palu

Investor Asing Lirik Pengelolaan Sampah di TPA Kawatuna Jadi Produk Bernilai Tinggi
Ketua Front Pemuda Kaili, Erwin Lamporo/Ist

Palu

Soroti Rencana Tambang Bawah Tanah CPM-Macmahon, FPK Bakal Gelar Aksi Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Wakapolda Sulteng, Brigjen Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf memimpin rapat koordinasi jelang pengamanan Natal dan tahun baru 2025, Kamis (19/12/2024)/Ist

Palu

Amankan Nataru di Sulteng, TNI-Polri Kerahkan 2.464 Personel untuk Operasi Lilin 2024
Sekjen PB Alkhairaat, Djamaluddin Mariadjang (kiri)/Ist

Palu

PB Alkhairaat Minta Kasus Penghinaan ke Guru Tua Jangan Ditunggangi Isu Lain
Mahasiswa Faperta Untad pasang spanduk seruan demo tolak kenaikan harga BBM, Minggu (11/9/2022)/hariansulteng

Palu

Mahasiswa Sejumlah Fakultas di Untad Pasang Spanduk Seruan Demo Tolak Harga BBM Besok
Puluhan warga lingkar tambang Poboya menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan menuju kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Selasa (20/05/2025)/Ist

Palu

Tolak Tambang Bawah Tanah di Poboya, Warga Bakar Ban dan Tutup Jalan Menuju Kantor CPM