HARIANSULTENG.COM, PALU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar dialog publik bertajuk “Illegal Mining di Mana-mana, Pemerintah dan Kepolisian pada Kemana?”, Senin (10/03/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika, Kota Palu itu sebagai rangkaian dari pembukaan Konfercab ke-47 HMI Cabang Palu.
Dalam diskusi ini, HMI Cabang Palu menghadirkan sejumlah narasumber, mulai dari perwakilan kepolisian, akademisi, jurnalis hingga pegiat lingkungan.
Dugaan kasus tambang ilegal di Poboya, Kota Palu dan Parigi Moutong (Parimo) menjadi isu yang mengemuka selama diskusi berlangsung.
Pertambangan emas Poboya merupakan kawasan konsesi yang dikelola PT Citra Palu Minerals (CPM) dengan status izin Kontrak Karya (KK).
Beberapa waktu lalu, ditemukan adanya dugaan praktik pengolahan lewat sistem perendaman secara ilegal oleh PT Adijaya Karya Karya Makmur (AKM), salah satu kontraktor resmi CPM.
“Apakah kasus AKM ini salah satu sisi gelap dari pertambangan di Poboya,” tanya salah satu mahasiswa saat sesi diskusi interaktif.
Aktivis lingkungan hidup Dedi Irawan menyebut sektor pertambangan mestinya bisa membawa manfaat bagi daerah penghasil jika dikelola dengan baik.
Bicara kasus dugaan tambang ilegal di Poboya, sepengetahuan Dedi bahwa PT AKM hanya kontraktor penyedia alat berat.
Akan tetapi dalam praktiknya, AKM melakukan aktivitas di luar aturan regulasi di wilayah Kontrak Karya PT CPM.
Temuan ini menyusul surat dari Kementerian ESDM perihal larangan kegiatan perendaman emas atau heap leach oleh AKM, tertanggal 18 November 2024 lalu.
“Ada aktivitas (AKM) yang dianggap ilegal oleh Kementerian ESDM. Karena kegiatan ini dari sisi pajak tidak terlaporkan oleh CPM sebagai pemegang izin,” terang Dedi.
Ia menduga keterlibatan mantan pejabat Polri di internal AKM menjadi penyebab tidak adanya penindakan yang dilakukan aparat kepolisian.
Diketahui dalam akta perusahaan, nama eks Kapolda Sulteng, Irjen (Purn) Abdul Rakhman Baso tercatat sebagai komisaris utama PT AKM.
“Kalau bicara oknum, saya kira masalah ini sudah bukan rahasia. Ada elite dan mantan pejabat Polri. Kita tidak tahu bagaimana Polda Sulteng melihat kasus AKM ini,” ujarnya.
Selain di Poboya, kasus dugaan tambang ilegal di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, juga tidak lepas dari sorotan peserta diskusi.
Lokasi pertambangan ini pernah memakan korban jiwa akibat longsor pada Februari 2021. Polemik kembali muncul meski tambang Buranga diklaim dikelola sejumlah koperasi usai mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR).
Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Temu Sutrisno, menyatakan porsi berita-berita tentang pertambangan di Sulawesi Tengah cukup tinggi
Sepanjang 2023, ia mencatat ada sekitar 41.500 berita soal tambang, dengan 9.920 pemberitaan menyangkut kasus illegal mining atau tambang ilegal.
Dengan porsi yang demikian besar, Temu menilai isu pertambangan memiliki nilai berita tinggi bagi jurnalis di Sulteng.
Berita masalah tambang bahkan naik menjadi 72 ribu pada 2024. Di 2025 saja, sudah ada 4.910 pemberitaan yang membahas tata kelola pertambangan.
