HARIANSULTENG.COM, PALU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar dialog publik bertemakan “Urgensi Problematika Tenaga Kerja PT GNI: Kebijakan Negara vs Kebijakan Perusahaan”, Minggu malam (5/2/2023).
Kegiatan itu berlangsung di Warkop Dg Anca, Kota Palu yang dihadiri puluhan aktivis mahasiswa termasuk dari Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Hadir sebagai narasumber di antaranya Kepala Disnakertrans Sulteng Arnold Firdaus, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Alimuddin Paada, Kasubdit IV Intelkam Polda Sulteng Kompol Safrudin, dan Supriyadi selaku akademisi.
PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) beberapa waktu terakhir menuai sorotan buntut dua peristiwa yang merenggut korban jiwa pekerjanya.
Peristiwa pertama terjadi pada 22 Desember 2022 dini hari lalu. Dua pekerja bernama Made dan Nirwana Selle tewas terbakar dalam insiden ledakan tungku smelter.
Belum genap sebulan setelah musibah itu, dua pekerja kembali dilaporkan meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi antara tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA) asal China pada 14 Januari 2023.
Sebagai pihak yang mengurusi ketenagakerjaan dari hulu ke hilir, Arnold Firdaus mendapat giliran pertama untuk menjelaskan persoalan yang terjadi di PT GNI.
Arnold mengatakan bahwa PT GNI selama ini dianggap tidak kooperatif terkait berbagai kasus yang mengitarinya.
“Sebelum kejadian, PT GNI Morut ini memang agak tertutup dan kurang kooperatif. Pintunya ditutup saat kami ingin masuk. Tetapi sekarang mereka terbuka dan akan memberikan data-data yang kami perlukan,” ungkapnya.
Data-data tersebut nantinya digunakan Disnakertrans Sulteng untuk melakukan pemeriksaan mengenai ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Meski tak menyampaikan data-data itu dalam dialog publik HMI Cabang Palu, Arnold mengaku akan berupaya menyelesaikan persoalan PT GNI dan mengakomodir tuntutan para pekerja.
“Datanya ada ratusan tetapi tidak bisa saya rincikan di sini. Insya Allah PT GNI ke depan semakin kooperatif dan terbuka khususnya managemen K3 agar tidak terjadi lagi kecelakaan kerja,” terang Arnold.
Senada dengan Arnold, Kasubdit IV Intelkam Polda Sulteng, Kompol Safrudin mengakui bahwa pihaknya tak bisa leluasa keluar masuk PT GNI.
Aparat kepolisian bahkan sempat kelabakan menangani konflik lantaran kalah jumlah dengan massa pekerja.
“Memang benar selama ini PT GNI sangat tertutup. Saat kejadian saya berada di lokasi. Kami pun tak bisa bebas masuk ke dalam melihat situasi, sehingga saat kejadian deteksi-deteksi sebelumnya tidak dilakukan,” kata Safrudin.
Sulitnya akses masuk ke perusahaan juga diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada.
Politikus dari Partai Gerindra berusia 64 tahun itu bahkan menyebut keberadaan perusahaan pengolahan bijih nikel itu layaknya ‘negara dalam negara’.
“Kami di DPRD juga selama ini tidak bisa masuk ke GNI. Kami istilahkan PT GNI ini negara dalam negara. Ini jadi masalah. Begitu kuat PT GNI ini, kami juga tidak tahu ini kekuatannya siapa,” ungkap Alimuddin.
Sebelumnya, Alimuddin menerangkan telah menemui pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Polhukam, dan Kemenkomarves guna membahas permasalahan di PT GNI.
