Home / Sulteng

Minggu, 17 April 2022 - 16:11 WIB

Tuntut Dugaan Korupsi Pejabat Kampus, Mahasiswa Untad Geruduk Rektorat Besok

Ilustrasi mahasiswa Fakultas Teknik Untad menggelar demonstrasi di depan gedung dekanat, Senin (27/12/2021)/Ist

Ilustrasi mahasiswa Fakultas Teknik Untad menggelar demonstrasi di depan gedung dekanat, Senin (27/12/2021)/Ist

HARIANSULTENG.COM – Beredarnya temuan kasus dugaan korupsi di Universitas Tadulako (Untad) menarik perhatian mahasiswa.

Massa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) akan melakukan aksi demonstrasi, Senin (18/4/2022) besok pukul 08.00 Wita.

Rencana aksi ini diumumkan langsung Gerakan Mahasiswa Untad melalui Instagram @gmu.untad, Minggu (17/4/2022).

Mahasiswa dari berbagai fakultas akan mendatangi gedung rektorat guna menyampaikan sejumlah tuntutan.

Di antaranya massa aksi mengangkat isu utama terkait praktik dugaan korupsi oleh sejumlah oknum pejabat kampus.

Kasus ini mencuat usai beredarnya dugaan kegiatan fiktif pelatihan penggunaan aplikasi iThenticate di Kantor iGroup (Asia Pasific) Limited, Jakarta.

Baca juga  Cabor Muaythai Sumbang Medali Pertama Sulteng di PON 2024

Namun, pihak iGroup menyebut tidak pernah mengadakan pelatihan iThenticate seperti undangan beredar.

Bahkan, sebuah bukti kuitansi memperlihatkan bahwa iGroup telah menerima biaya registrasi peserta dari Untad total Rp 34.200.000.

Sehingga iGroup menduga undangan maupun kuitansi lengkap dengan tanda tangan dan cap perusahaan telah dipalsukan.

Hal itu diutarakan Sastriyati dari iGroup melalui keterangan tertulisnya tertanggal 14 Maret 2022.

Berikut tuntutan Gerakan Mahasiswa Untad pada aksi besok.

1. Mendesak Rektor Untad menindak tegas para mafia dan koruptor kampus
2. Mengaktifkan kembali jam malam dan hilangkan polsaka dalam kampus
3. Transparansi pembiayaan IKA alumni dan UKT saat kuliah online dan anggaran KKN
4. Turunkan UKT jika kuliah masih online
5. Hapus lembaga yang boros biaya operasional seperti DePSA, IPCC, Komisi Etik dan Dewan Guru Besar
6. Mendesak rektor transparansi hasil audit BPK dan cobot jabatan bagi yang terbukti
7. Restorasi tatanan birokrasi kampus guna memberantas korupsi, kolusi, nepotisme dan bersuara. (Agr)

Share :

Baca Juga

Ahmad Ali menjadi narasumber di acara Total Politik Uji Nyali di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/10/2024)/hariansulteng

Palu

Kampanye Dialogis ala ‘Desak Anies’, Ahmad Ali Dicecar Masalah Pendidikan hingga Konflik Agraria
Basarnas Palu gelar bakti sosial penanaman pohon mangrove di Kelurahan Layanan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Jumat (4/2/2022) pagi/istimewa

Palu

Basarnas Palu Tanam 100 Pohon Mangrove Jelang HUT ke 50 Tahun
Sambut HUT 79 RI, Polri-Eks napiter bentangkan bendera merah putih raksasa di Gunung Biru Poso, Jumat (16/8/2024)/Ist

Poso

Sambut HUT 79 RI, Polri-Eks Napiter Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Gunung Biru Poso
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Donggala

Rapat Menko Marves Bersama Gubernur Sulteng Hasilkan Desa Talaga Jadi Desa Prioritas Pangan Nasional
Daftar terbaru DPO teroris Poso/Ist

Poso

4 DPO Teroris Poso Diminta Menyerahkan Diri, AKBP Bronto: Keluarga Kalian Rindu
Arus lalu lintas di depan Kantor PB Alkhairaat Jl Sis Aljufri, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Kamis (6/1/2022)/hariansulteng

Palu

Arus Lalu Lintas di Depan Kantor PB Alkhairaat Masih Normal Jelang Kedatangan Ma’ruf Amin
Karo Ops Polda Sulteng, Kombes Giuseppe Reinhard Gultom melepas personel yang bertugas melakukan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2024, Minggu (24/11/2024)/Ist

Sulteng

Lepas Personel Pengamanan TPS Pilkada, Karo Ops Polda Sulteng Wanti-wanti soal Netralitas Polri
Ratusan sukelawan tergabung dalam Banuata mendeklarasikan dukungan untuk Ahmad Ali sebagai bakal calon gubernu Sulteng di Pilkada 2024, Senin (20/5/2024)/hariansulteng

Palu

Heran Andika Pertanyakan Kontribusi Ahmad Ali di DPR RI, Relawan Banuata: Ini Tenaga Ahli atau Politisi?