HARIANSULTENG.COM, PALU – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyerahkan kesimpulan dalam perkara melawan Gubernur Sulteng terkait dugaan pembiaran pelanggaran lingkungan.
Penyampaian kesimpulan dalam perkara nomor: 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dimasukkan pada Rabu (18/11/2026).
Jatam sebagai penggugat kembali menegaskan tuntutannya agar Gubernur Sulteng bertanggung jawab atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum lingkungan hidup oleh PT QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Dalam kesimpulannya, Jatam menilai rangkaian fakta persidangan menunjukkan adanya sejumlah unsur penting, yakni gubernur punya wewenang mengawasi, serta mengetahui berbagai pelanggaran dan insiden fatal.
“Justru tidak ada penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan,” kata Koordinator Jatam Sulteng, Moh Taufik.
Selain itu, sambung Taufik, fakta-fakta persidangan memperlihatkan bahwa pengawasan KLH/BPLH pada 4 Juni 2025 telah menemukan sejumlah persoalan serius.
Salah satu temuan mencolok adalah fasilitas penampungan tailing yang diduga berada di luar persetujuan lingkungan, dan dugaan kapasitas penampungan yang berlebih, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah.
Peristiwa longsor pada Maret 2025 dan Februari 2026 yang merenggut korban nyawa dianggap tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan.
“Berulangnya insiden fatal pada fasilitas yang sama seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh,” terang Taufik.
Pihaknya juga membantah seluruh eksepsi Gubernur Sulteng yang mempersoalkan gugatan prematur, ketidakwenangan Tergugat, gugatan kabur, serta kurangnya pihak dalam perkara.
Taufik menegaskan Gubernur Sulteng tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengawasan lingkungan hidup begitu saja.
Terlebih, kata dia, pemerintah provinsi telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan, melakukan pengawasan, menerima laporan, dan mengetahui adanya insiden longsor fasilitas limbah.
“Kewenangan pemerintah harus dijalankan sebagai instrumen perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup, bukan justru menjadi ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi,” kata Taufik.
Dalam perkara ini, Jatam Sulteng menggunakan tiga landasan pengujian, yakni peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta ketentuan hak asasi manusia.
(Red)














