HARIANSULTENG.COM, PALU – Yayasan Rumah Hukum Tadulako mengendus dugaan penyalahgunaan dana di acara Semarak Sulteng Nambaso.
Acara yang digelar sejak 19 April-12 Mei 2025 itu diduga menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dan sumbangan atau sponsor perusahaan tambang yang beroperasi di Sulteng.
Dalam laporan yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng), Rumah Hukum Tadulako meyoroti beberapa hal mengenai konser perayaan HUT 61 Sulteng tersebut.
Pertama, tidak adanya keterbukaan informasi publik terkait besaran anggaran, sumber dana dan kegunaannya.
Kedua, adanya indikasi tumpang tindih pembiayaan antara dana negara dan dana sponsor yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta otoritas yang berwenang.
Ketiga, potensi gratifikasi atau cakupan dana sponsor dari pihak perusahaan tambang yang dapat mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan pejabat pemerintah.
“Intinya kami meminta keterbukaan seluruh pihak terkait penyelenggaran yang terlibat,” kata Direktur Rumah Hukum Tadulako, Moh Rivaldy Prasetyo, Sabtu (17/05/2025).
Dalam laporannya tertanggal 16 Mei 2025, Rumah Hukum Tadulako meminta Kejati Sulteng untuk:
1. Melakukan klarifikasi dan investigasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan Semarak Sulteng Nambaso.
2. Memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, baik dari panitia penyelenggara, instansi pemerintah maupun pihak sponsor.
3. Menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan gratifikasi.
(Red)
