“Pemerintah harus berpihak kepada rakyat karena itu kewajibannya. Tentu ruang korupsi bisa ada, dia (PT ANA) tidak pernah bayar pajak. Apa yang dia bayar sementara dia tidak punya HGU,” imbuhnya.
(Fat)
Kamis, 9 Mei 2024 - 23:03 WIB
SPPT-FRAS Sulteng menggelar konferensi pers terkait konflik agraria antara PT ANA dan masyarakat Petasia Timur, Kamis (9/5/2024)/hariansulteng
“Pemerintah harus berpihak kepada rakyat karena itu kewajibannya. Tentu ruang korupsi bisa ada, dia (PT ANA) tidak pernah bayar pajak. Apa yang dia bayar sementara dia tidak punya HGU,” imbuhnya.
(Fat)
Baca Juga
Catatan Aktivis Perempuan dan Organisasi Jurnalis untuk Korps Bhayangkara di Sulteng2 Juli 2025 | 19:22 WIB
Mengurai Benang Kusut di Balik Penghentian Tambang Galian C oleh Gubernur Anwar Hafid1 Juli 2025 | 11:58 WIB
Desakan Copot Kapolda Sulteng di Tengah Dugaan Oknum Aparat Jadi Beking Tambang Ilegal27 Juni 2025 | 23:51 WIB
Soft Opening Grand Sya Hotel: Bangkit dari Reruntuhan, Perkuat Ekonomi Lokal27 Juni 2025 | 23:33 WIB
