“Pemerintah harus berpihak kepada rakyat karena itu kewajibannya. Tentu ruang korupsi bisa ada, dia (PT ANA) tidak pernah bayar pajak. Apa yang dia bayar sementara dia tidak punya HGU,” imbuhnya.
(Fat)
Kamis, 9 Mei 2024 - 23:03 WIB
SPPT-FRAS Sulteng menggelar konferensi pers terkait konflik agraria antara PT ANA dan masyarakat Petasia Timur, Kamis (9/5/2024)/hariansulteng
“Pemerintah harus berpihak kepada rakyat karena itu kewajibannya. Tentu ruang korupsi bisa ada, dia (PT ANA) tidak pernah bayar pajak. Apa yang dia bayar sementara dia tidak punya HGU,” imbuhnya.
(Fat)
Baca Juga
Incar Tuan Rumah Rakernas, HIPKA Sulteng Siap Suarakan Nasib Pengusaha Lokal2 Maret 2026 | 05:38 WIB
HIPKA Sulteng Perkuat Silaturahmi Lewat Bukber Usai Pengukuhan Pengurus Baru1 Maret 2026 | 22:13 WIB
Komnas HAM Gencar Kritik Tambang Poboya, Advokat Rakyat Ingatkan Hak Masyarakat Adat27 Februari 2026 | 22:24 WIB
Sepakati Kemitraan, CPM Beri Akses Pengelolaan Lahan Kijang 30 untuk Warga Poboya23 Februari 2026 | 23:54 WIB
