HARIANSULTENG.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memimpin langsung jalannya apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2023, Kamis (21/12/2023).
Apel gelar pasukan tersebut diikuti sejumlah pihak, baik dari unsur TNI, Polri, maupun dari OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Palu.
Hadianto yang membacakan sambutan tertulis kapolri menyampaikan bahwa apel gelar pasukan Operasi lilin 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 (Nataru) dapat berjalan dengan optimal.
Pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar.
Sebagaimana penekanan Presiden Joko Widodo bahwa, Natal dan tahun baru ini rutinitas tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok.
“Hal tersebut penting karena Momentum Nataru telah menjadi Bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap Meningkatnya mobilitas masyarakat,” kata Hadianto.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, potensi pergerakan masyarakat pada Natal 2023 dan tahun baru 2024 diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar 143.65 persen atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa Kampanye pemilu 2024 sehingga memiliki Potensi kerawanan yang lebih tinggi.
Oleh sebab itu, dalam rangka Pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, K/l, Pemda, mitra kamtibmas dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Operasi Lilin 2023” selama 12 hari mulai 22 Desember 2023 – 2 Januari 2024.
Operasi ini melibatkan 129.923 personel yang terdiri dari TNI-Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 Pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan.
Pada Nataru tahun ini, Polri dan stakeholder terkait telah memetakan permasalahan kamseltibcar lantas dan kamtibmas yang harus diwaspadai.
Pada sisi kamseltibcar lantas, Polri bersama stakeholder terkait telah menerbitkan SKB yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas penyeberangan laut dan penundaan Perjalanan.
“Tentunya SKB ini harus dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan,” katanya.
Kemudian khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan. Sediakan kantong parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar masuk, dan pengaturan lokasi pedagang agar masyarakat dapat berwisata dengan nyaman.
Dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum, lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online, dan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait. Selain itu, laksanakan patroli jalan kaki guna mencegah terjadinya kejahatan.
