HARIANSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng, Anwar Hafid berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam upaya penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, adil, dan terpenting berpihak pada masyarakat.
Anwar Hafid menyebut Kementerian ESDM merespons positif semua langkahnya dalam menertibkan PETI.
Selain tidak mengantongi izin, aktivitas pertambangan ilegal ini juga memicu banyak kerusakan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Hafid dalam rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rieke Jeffri Huwae.
“Pak Dirjen memberikan kami jalan tengah yang harus kita ambil dalam rangka penertiban tambang ilegal ini,” kata Anwar, Senin (13/10/2025).
Ia menyatakan persoalan PETI menjadi tugas krusial dan prioritas sejak awal dirinya memimpin Sulawesi Tengah.
Berbagai persoalan menyangkut tambang ilegal selalu mampir di meja kerjanya. Baginya, menertibkan tambang ilegal adalah tugas utamanya demi menghindari masyarakat dari kerusakan lingkungan.
“Hal yang sangat penting dan krusial harapan kami bisa memberi kontribusi untuk masyarakat. Dan menjadi tugas utama saya juga sejak menjadi Gubernur untuk menertibkan PETI ini,” ucap Anwar.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat diharapkan menjadi kunci agar sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Sulawesi Tengah.
Seusai rapat, Anwar dan Dirjen Kementerian ESDM langsung meninjau kawasan tambang di Kelurahan Poboya, Kota Palu.
“Kami ingin memastikan bahwa tambang benar-benar bekerja sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Lebih dari itu, guna melihat langsung kondisi sesuai dengan aspirasi yang ia terima dari masyarakat,” imbuhnya.
(Fat)
