HARIANSULTENG.COM – Memasuki tahun kelima pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng), pemerintah terus melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
Rehab rekon melalui kegiatan CSRRP mencakup 3 komponen, yaitu perumahan dan infra permukiman, fasilitas publik, serta implementation support.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Bakhtiar membeberkan progres terkait pembangunan hunian tetap (huntap).
Pembangunan huntap bagi korban bencana dimulai sejak 2021. Pada tahap pertama, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 1.679 unit, dan 99 persen sudah terhuni.
“Untuk di tahun 2022, ada dibangun sekitar 712 unit, progresnya sudah 98 persen. Jadi tinggal tahap finishing dan penyempurnaan bangunan,” ungkap Bakhtiar di acara media gathering bersama puluhan jurnalis di Kota Palu, Kamis (30/11/2023).
Kemudian pembangunan tahun 2022 hingga 2023, tahap 2B dilaksanakan kontraktor PT Adhi Karya sebanyak 1.321 unit.
Dikatakan Bakhtiar, progres pembangunan huntap tahap 2B baru mencapai 68 persen. Sebab, pihaknya menghadapi masalah di lokasi Huntap Tondo II zona 2A2.
Kendala tersebut yaitu adanya klaim dari masyarakat terkait lahan. Kondisi ini membuat rencana pembangunan huntap berpotensi tidak dilanjutkan.
“Saat itu ada komplain dari masyarakat sehingga dihentikan. Ada potensi tidak terealisasinya pembangunan huntap, totalnya 67 unit. Jadi rencana pembangunan di Tondo II sebanyak 1.055 huntap. Kemungkinan yang bisa ditangani tinggal 922 unit,” terangnya.
Sebagian pembangunan huntap di Tondo II rencana akan dialihkan ke Talise. Namun upaya ini juga menemui persoalan klaim lahan dari masyarakat.
Berangkat dari permasalahan tersebut, kemungkinan pembangunan Huntap Tondo II yang tidak terealisasi sebanyak 113 unit.
Bakhtiar mengatakan, pembangunan huntap di Talise dan Petobo secara fisik mendekati rampung. Sementara penyediaan huntap di Lende Ntovea 3 dan Sibalaya sebanyak 140 unit masih terus berlangsung.
Terlepas dari berbagai masalah yang mengitari proses rehab rekon, pihaknya menargetkan pembangunan pascabencana khususnya huntap selesai pada Juni 2024.
“Kami dari Kementerian PUPR bekerja keras dan mengupayakan bantuan huntap ini tuntas 100 persen paling lambat pertengahan Juni 2024,” imbuhnya.
Kepala BPPW Sulteng, Sahabuddin membenarkan bahwa persoalan lahan menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian huntap.
Saat groundbreaking (peletakan batu pertama) huntap tahap 2B di kawasan Tondo II awal Januari 2023, acara berlangsung lancar bahkan dihadiri Gubernur Sulteng dan Wali Kota Palu.
Namun dalam perjalanannya, dilema dan persoalan muncul ketika ada warga yang keberatan terhadap lahan yang dijadikan lokasi pembangunan huntap.
“Kendala yang masih terlihat itu ada di Tondo II. Awalnya tidak ada yang komplain, 5 Januari 2023 kami groundbreaking. Berbulan-bulan (protes) itu tidak ada. Tiba-tiba di pertengahan muncul,” ucap Sahabuddin.
Bentuk protes lain juga muncul seperti dari penghuni Huntap Pombewe, Kabupaten Sigi. Mereka merasa kurang puas dengan fasilitas yang ada dan membandingkannya dengan huntap lain.
