HARIANSULTENG.COM – Sebanyak 622.628 warga di Sulawesi Tengah (Sulteng) tak menggunakan hak pilih mereka dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Dari total 2.255.639 daftar pemilih tetap (DPT), angka ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya.
Sejumlah penyebab pun menuai sorotan, salah satunya terkait surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024.
Melansir Gemasulawesi.com, surat yang diterbitkan hanya sehari sebelum pemungutan suara ini memberikan penjelasan mengenai ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Namun, minimnya waktu sosialisasi membuat banyak warga Sulteng tidak memahami aturan baru tersebut sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat seorang lansia di salah satu TPS di Sulteng memprotes petugas karena tidak diizinkan memilih hanya karena tidak membawa KTP.
“Saya ini sudah lama tinggal di sini, masa kalian tidak kenal saya? Hanya karena persoalan tidak bawa KTP saya, tidak kalian izinkan memilih?” ucapnya dengan nada kecewa.
Masalah serupa juga dialami pemilih pemula. Minimnya sosialisasi aturan yang membolehkan penggunaan ijazah sebagai pengganti KTP membuat banyak dari mereka tidak mengetahui hal ini hingga hari pencoblosan.
Warga menyebutkan bahwa informasi tentang aturan baru ini baru diumumkan pada 27 November 2024, sekitar pukul 12 siang WITA, kurang dari 24 jam sebelum pemungutan suara.
Sejumlah TPS juga memperlihatkan suasana yang sepi sejak pagi hingga pendaftaran ditutup pada pukul 13.00 Wita
Bahkan, banyak TPS melaporkan adanya sisa kertas suara yang jumlahnya hampir mencapai setengah dari total pemilih yang terdaftar.
Salah satu sorotan utama adalah minimnya euforia dari pemilih muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z.
Apatisme dari kelompok usia produktif ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses demokrasi kali ini.
“Sejak TPS dibuka, tidak banyak pemilih yang datang, terutama dari kalangan muda. Padahal saat Pilpres dan Pileg, suasana begitu meriah, dengan banyak pemuda yang terlihat aktif menggunakan hak pilihnya,” ujar salah seorang petugas TPS di Kota Palu.
Penurunan partisipasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pihak menilai kurangnya kampanye yang inovatif dan menyentuh hati pemilih muda menjadi salah satu penyebab utama.
Fenomena banyaknya warga Sulawesi Tengah tidak bisa memilih, diduga merupakan grand scenario dari pihak tertentu.
Tim Relawan BerAmal, Hengky Idrus menduga adanya skenario besar yang membuat masifnya warga yang tidak bisa memilih.
“Kami menduga ada sebuah skenario besar yang membuat adanya gerakan tidak memilih,” kata Hengky Idrus, Senin (2/12/2024).
Fenomena ini tidak hanya menjadi catatan bagi penyelenggara pilkada, tetapi juga mencerminkan tantangan demokrasi di Sulawesi Tengah.
Partisipasi yang rendah dapat memengaruhi legitimasi hasil pilkada dan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang terbentuk.
Dengan sisa kertas suara yang signifikan di banyak TPS, isu ini menjadi sinyal penting untuk segera dievaluasi oleh KPU, pemerintah, dan para kandidat.
“Ini adalah momen refleksi. Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap suara memiliki arti dan dapat memberikan dampak,” ujar Revi, seorang aktivis pemuda.
Data Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah Berdasarkan rekapitulasi real count BSPN PDI Perjuangan dengan data C.Hasil-KWK/C hasil Plano, tercatat 622.628 warga yang tidak menggunakan hak pilih mereka.
Berikut rincian warga yang tidak memilih di 12 kabupaten dan 1 kota:
1. Banggai: 59.851
2. Poso: 55.269
3. Donggala: 61.688
4. Tolitoli: 51.114
5. Buol: 21.299
6. Morowali: 29.337
7. Banggai Kepulauan: 12.279
8. Parigi Moutong: 105.365
9. Tojo Una-Una: 27.176
10. Sigi: 53.092
11. Banggai Laut: 7.118
12. Morowali Utara: 36.411
13. Kota Palu: 102.629
Dari data itu, hanya tiga kabupaten-Buol, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut-yang mencapai tingkat partisipasi pemilih hingga 80 persen.
(Red)
