HARIANSULTENG.COM, PARIMO — Banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bolano Lambunu, Parigi Moutong, sejak Selasa (17/6/2025) malam menyebabkan ribuan warga mengungsi.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah, terdapat 11 desa yang kena dampak, yaitu Desa Lembah Bomban, Desa Lambunu, Desa Wanamukti Utara, Desa Siendeng, Desa Wanamukti, Desa Wanamukti Barat, Desa Beringin Jaya, Desa Sritabaang, Desa Bolano, Desa Bolano Barat, dan Desa Bolano Utara.
Tim SAR masih berjibaku melakukan assessment di lokasi bencana. Hingga Rabu (18/6) pukul 22.08 Wita, petugas baru selesai mendata kerusakan di empat desa dari 11 desa terdampak.
Ada lebih dari 1.600 warga—termasuk 13 bayi dan 55 lansia—yang tersebar di empat desa telah mengungsi ke tempat lebih aman. Banjir juga mengakibatkan terputusnya akses jalan Dusun 3 Desa Wanamukti Utara.
“Hujan deras yang cukup lama mengakibatkan sungai meluap hingga merendam permukiman warga,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus melalui keterangan tertulis.
Walau cuaca ekstrem diklaim menjadi faktor utama, warga dan pegiat lingkungan menganggap insiden banjir tidak lepas dari aktivitas tambang ilegal di Bolano Lambunu.
Suardi, seorang warga setempat, memberi kesaksian bahwa kegiatan pertambangan liar telah memicu laju kerusakan hutan di daerahnya.
Menurutnya, banjir besar di Bolano Lambunu menjadi cermin nyata bahwa bencana terjadi bukan sekadar fenomena alam, melainkan akumulasi dari cuaca ekstrem, kerusakan tata lingkungan, dan lemahnya pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Bukan hanya intensitas hujan yang tinggi, tetapi juga kerusakan lingkungan (akibat tambang) di wilayah hulu jadi faktor utama yang memperparah bencana ini,” ungkapnya, Kamis (19/6/2025).
Suardi juga mengatakan sistem drainase yang tidak memadai makin memperburuk situasi. Tak hanya banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik yang mengancam keselamatan warga serta memutus akses antarwilayah.
“Pemerintah dan masyarakat perlu memandang kejadian ini sebagai peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanganan darurat bagi warga terdampak, termasuk evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar,” tuturnya.
PETI di Bolano Lambunu, menurut temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), diduga turut dimodali warga negara asing (WNA). Mereka meminta pihak imigrasi mengawasi ketat jalur masuknya WNA ke Sulteng.
Koordinator Jatam Sulteng, Moh Taufik, mengatakan bahwa aktivitas PETI di Bolano Lambunu sudah sejak lama beroperasi tanpa tersentuh hukum.
Kendati kerusakan lingkungan sudah nampak hingga memicu bencana banjir, Taufik menyebut sejauh ini belum ada penindakan hukum secara serius.
“Banjir yang terjadi tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan PETI wilayah hulu yang terus beroperasi dan mengakibatkan rusaknya wilayah-wilayah penyangga. Aparat penegak hukum tidak mampu melakukan penindakan. Akibatnya bukan hanya kerugian keuangan negara, lemahnya penindakan juga mengundang bencana yang harus ditangggung oleh semua orang,” ungkapnya.
Lebih dari 1600 warga yang menempati beberapa desa di Bolano Lambunu terpaksa mengungsi akibat banjir (Sumber: BPBD Sulteng)
Maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Parigi Moutong baru-baru ini ikut disinggung Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola.
Mantan gubernur Sulteng dua periode ini terang-terangan menyebut ada bekingan oknum aparat di balik operasi pertambangan ilegal di daerah penghasil durian tersebut.
“Saya menduga ada oknum-oknum yang membekingi PETI ini. Itu pengamatan saya. Apakah itu oknum berbaju cokelat atau hijau, sama saja,” ucap Longki kepada jurnalis di sela kegiatan resesnya di Parigi Moutong, Selasa (17/6/2025).
Kecurigaan Longki makin kuat setelah Ditreskrimsus Polda Sulteng mendatangi lokasi PETI di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, 22 Mei 2025 lalu.
Sayangnya polisi menduga rencana operasi lebih dulu bocor karena mereka tidak menemukan aktivitas apapun ketika sampai di lokasi. “Saya mempertanyakan siapa yang membocorkan informasi itu selain kalangan internal kepolisian sendiri,” ucap Longki.
Bila melirik sedikit ke belakang, Pemprov Sulteng di era Longki Djanggola-Rusli Dg. Palabbi sudah menaruh perhatian serius terhadap praktik PETI di Bolano Lambunu.
Pada Mei 2021, Rusli Dg. Palabbi berkunjung ke Kota Nagaya, salah satu desa di Bolano Ambunu yang terkena dampak dari pertambangan emas ilegal.
“Kunjungan kami ini melihat pertambangan emas. Dan saya memastikan bahwa proses penambangan emas tersebut adalah ilegal dan sudah beberapa kali berpindah-pindah tangan,” ujar Rusli di hadapan warga kala itu, melansir Media Alkhairaat.
(Fandy)
