HARIANSULTENG.COM – Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri akan memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan kualitas pekerja di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dengan modal jaringan dan koneksi di pusat, pasangan yang dikenal dengan akronim BERAMAL ini berkomitmen menciptakan 10 ribu wirausaha baru apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Sulteng 2024.
Kami akan memaksimalkan peran BLK yang ada di Sulawesi Tengah. Kami ingin BLK menjadi pusat kreatifitas bagi pemuda,” ungkap Abdul Karim Aljufri dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).
Menurutnya, BLK bukan hanya tempat belajar keterampilan, tetapi juga untuk bisa mendapatkan akses ke permodalan setelah pelatihan.
Fokus utama program ini adalah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru melalui wirausaha.
Selain itu, program ini akan diperkuat dengan inisiatif tambak udang rakyat yang diharapkan bisa membuka peluang ekonomi di sektor perikanan.
“Kami memilih kata minimal karena kami yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan berbagai pihak, kami bisa mencapai lebih dari 10 ribu wirausaha baru,” kata AKA, sapaannya.
Semua itu, lanjut AKA, bisa diwujudkan jika pemerintah punya visi yang jelas dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Program ini sejalan dengan visi besar pasangan BERAMAL dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi kreatif, sehingga Sulteng dapat tumbuh menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera.
Seperti diketahui, Abdul Karim Aljufri menjabat sebagai Sekertaris DPD Partai Gerindra Sulteng sekaligus Koordinator Regional (Koreg) Sulawesi Partai Gerindra.
AKA merupakan salah seorang yang dikenal bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan program BerAmal untuk menciptakan 10 ribu wirausaha baru di Sulteng akan mendapat dukungan dari Presiden RI terpilih Prabowo dan pemerintah pusat.
(Adv)
