HARIANSULTENG.COM, PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar rapat koordinasi (rakor) fasilitasi kampanye Pemilu 2024, Minggu (19/11/2023).
Kegiatan itu dihadiri stakeholder terkait, serta diikuti 33 peserta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu bertempat di Swiss Belhotel, Jalan Malonda, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Jelang pelaksanaan kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, KPU Palu membahas titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).
“Untuk wilayah yang dibolehkan pemasangan APK dan BK ini mengacu kepada peraturan daerah/perwali. Artinya penyusunan keputusan memerhatikan hasil koordinasi dengan pemerintah setempat,” jelas Ketua KPU Palu, Idrus.
Idrus menyebut fokus utama mereka lainnya dalam rakor perdana ini yaitu menyangkut biaya makan, minum dan transportasi dalam kampanye.
Saran dan masukan yang muncul dari stakeholder maupun partai politik akan ditindaklanjuti dalam rakor tingkat provinsi sebelum dituangkan dalam surat keputusan.
“Biaya makan, minum dan transportasi juga mengacu pada standar biaya di pemerintah daerah. Penyusunan draft keputusan ini lebih akomodatif. Hari ini pertemuan pertama, masukan yang ada akan kami bawa ke rakor tingkat provinsi besok,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Palu, Iskandar mengingatkan agar peserta pemilu segera mendaftarkan tim pelaksana kampanye.
Penyetoran ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) 3 hari sebelum dimulainya masa kampanye, atau paling lambat pada 25 November 2023.
“Semua petugas maupun pelaksana kampanye, paling lambat tiga hari sebelum masa kampanye harus sudah masuk ke dalam aplikasi. Ini perlu diingat,” kata Iskandar.
Ia mengatakan, ketentuan ini juga berlaku dalam kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sebab, ujar Iskandar, pemilihan presiden, DPR, DPD dan DPRD tidak menutup kemungkinan memiliki struktur kampanye di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Tak hanya susunan nama-nama tim kampanye, akun resmi media sosial masing-masing calon peserta pemilu juga dilaporkan
“Akun medsos paling banyak 20 akun. Semua dilaporkan dan jadwalnya sama, tiga hari sebelum masa kampanye. Format lengkapnya ada di PKPU,” imbuhnya.
(Red)
